Bidang Kebijakan Pemerintahan


1. Menurut UUD 1945 pasal 3 (1) yang telah diamandemenkan, anggota MPR terdiri dari .....
a.     anggota DPR dan DPD.
b.     anggota DPR dan utusan daerah dan golongan.
c.     anggota DPD dan utusan golongan.
d.     anggota DPR, DPD dan mahkamah konstitusi.
e.     anggota DPR, MPR dan DPD.
2. Menurut Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, yang menjadi kewenangan daerah mencakup ...
a.     pendidikan
b.     fiskal
c.     agama
d.     moneter
e.     politik luar negeri
3.   Menurut undang-undang yang berwewenang mengangkat dan memberhentikan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) adalah ...
a.     konsul jendral di kedutaan.
b.     duta besar di negara terkait.
c.     petugas KPU yang diutus ke wilayah terkait.
d.     kepala perwakilan RI sesuai dengan wilayah kerjanya.
e.   atase pendidikan dan kebudayaan, sesuai dengan wilayah kerjanya.

4.   Pelarangan import beras yang dikehendaki banyak kalangan bertujuan untuk.....
a.   meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia.
b.   meningkatkan kesejahteraan petani asing.
c.   meningkatkan kebutuhan palawija selain padi.
d.   menghemat pupuk dalam negeri.
e.   meningkatkan kinerja BULOG.
5. Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, tujuan dibentuknya komisi pemberantasan korupsi adalah ...
a.     setiap orang yang memiliki kekuasaan akan melakukan tindak korupsi.
b.     karena Indonesia merupakan negara yang menduduki ranking tinggi dalam korupsi.
c.     meningkatkan daya dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
d.     mencegah agar pemimpin dan penyelenggara negara tidak melakukan korupsi.
e.     peristiwa korupsi sudah cenderung menjadi budaya perilaku bagi pemegang kekuasaan.
6. Penanaman modal asing untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi na­sional dilakukan dalam bentuk....
a.     patungan di bidang industri dan perdagangan.
b.     asosiasi di bidang industri dan perdagangan.
c.     monopoli di bidang industri dan perdagangan.
d.     proteksi di bidang industri dan perdagangan.
e.     otonomi di bidang industri dan perdagangan.
7.   Menurut undang-undang, koperasi merupakan saiah satu bentuk badan yang dikenai pajak karena merupakan lembaga ...
a.     usaha
b.     kerjasama
c.     yayasan
d.     kesejahteraan
e.     pemenuhan
8. Pemerintah perlu menciptakan sistem penggajian yang dapat menumbuhkan motivasi pegawai untuk meningkatkan ...
a.     kinerjanya                                                            c. kekayaannya                    e. ambisinya
b.     pendapatannya                                                   d. relasinya
9.   Undang-Undang  No. 31 Tahun 2002 tentang partai politik menyatakan bahwa, partai politik perlu diadakan karena ...
a.     banyaknya tuntutan masyarakat untuk mernbentuk partai politik.
b.     merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam mengembangkan demokrasi.
c.     terbukti belum adanya partai politik negara menjadi demokrasi.
d.     melalui partai politiklah, masyarakat dapat memilih Presiden dan wakil Presiden.
e.     partai politik merupakan satu-satunya wadah untuk aspirasi
10.   Salah satu pernyataan di bawah ini yang tidak termasuk ke dalam upaya
penyediaan kebutuhan pokok terutama untuk keluarga miskin adalah.....
a.     peningkatan jumlah penduduk dan keluarga miskin yang terlindungi oleh program pengembangan asuransi sosial.
b.     penurunan prosentase penduduk miskin.
c.     pemenuhan kebutuhan pangan bagi keluarga miskin dengan harga yang terjangkau.
d.     pemenuhan pelayanan pendidikan bagi keluarga miskin melalui pemberian beasiswa.
e.     peningkatan sarana kebutuhan air bersih, sanitasi dan pemukiman dengan harga yang terjangkau bagi keluarga miskin.
11. Upaya untuk mewujudkan Pegawai Pemerintah yang bersih, berwibawa, dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah dalam rangka ...
a.     penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pegawai pemerintah.
b.     peningkatan kualitas pelayanan publik.
c.     pengawasan aparatur negara.
d.     peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
e.     restrukturisasi aparatur negara.
12.   Salah satu masalah pokok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia belakangan ini adalah terjadinya konflik sosial yang perlu diwaspadai karena dapat menjurus pada munculnya gejala ...
a.     meluasnya kriminalitas.
b.     disintegrasi bangsa.
c.     ketidakpercayaan pada pemeritah.
d.     makin melemahnya nilai rupiah.
e      kemiskinan struktural.
13. Telah beberapa kali pemerintah menaikkan harga BBM, tarif listrik dan telepon, dengan berbagai pertimbangan, satu di antaranya adalah ...
a.     mengatur pengeluran negara.
b.     menjaga stabilitas ekonomi.
c.     mengurangi subsidi oleh pemerintah.
d.     meningkatkan kinerja BUMN.
e.     memudahkan pemulihan ekonomi.
14. Sesungguhnya pemilihan umum yang dilakukan pada tanggal 5 April 2004 merupakan ...
a.     pemilihan langsung para wakil lembaga.
b.     penyaluran hak dan aspirasi pemilih.
c.     kesempatan memilih 5 tahun sekali.
d.     sarana perwujudan kedaulatan rakyat.
e.     indikasi terselenggaranya demokrasi.
15.   Penyelenggaraan pemerintah daerah otonom berdasarkan pada asas :
16.   Hutan Indonesia dikhawatirkan akan semakin mengalami kerusakan parah terutama karena pemegang HPH, penebangan liar dan karena ...
a.     permintaan pabrik kertas.
b.     meningkatnya industri triplek.
c.     terjadinya penyelundupan.
d.     kemarau panjang.
e.     kebakaran hutan.
17.   Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia mengalami perubahan sub­stansial, yaitu TNI sebagai kekuatan pertahanan negara, sedangkan POLRI sebagai kekuatan dengan fungsi ...
a.     sosial kemasyarakatan.                                    e. keamanan dan ketertiban masyarakat
b.     menjaga hukum dan keadilan.                        e. penyidikan dan keamanan publik
c.     pengendali umum.
18. Salah satu pernyataan di bawah ini merupakan upaya pemerintah dalam hal pemeratan pendidikan yaitu ...
a.     mewujudkan manajemen berbasis sekolah.
b.     memberdayakan personal dan lembaga sosial.
c.     meningkatkan kualitas lembaga pendidikan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.
d.     mengembangkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.
e.     memberikan subsidi pendidikan bagi lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh swasta.
19.   Kebijaksanaan GDN untuk meningkatkan ...
a.     ketertiban dan disiplin.
b.     kualitas dan produktivitas kerja.
c.     loyalitas dan disiplin.
d.     efektifitas dan disiplin kerja.
e.     perlindungan dan pengembangan tenaga kerja.
20.   Peningkatan angka partisipasi bidang pendidikan dengan menetapkan kebijakan ...
a.     pendidikan dasar dan menengah.
b.     wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.
c.     otonomi pendidikan.
d.     JPS pendidikan.
e.     pendidikan menengah dan tinggi.

No comments:

Post a Comment